Memahami Pertamina setelah Perpres no. 191 Tahun 2014

Pertamina (sumber gambar : https://eksplorasi.id)
Pertamina (sumber gambar : https://eksplorasi.id)

Pertamina,  BUMN terbesar di Indonesia. Kontribusinya terhadap negeri ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dividen dan pajaknya yang setiap tahun diserahkan kepada negara menjadi salah satu sumber APBN, dengan nilai yang  mencengangkan, berikut data yang berhasil kami kumpulkan dari berbagai media :

Tahundevidenpajak
20127,74 triliun58,37 triliun
20139,5 triliun68,72 triliun
2014
20156,8 triliun71,62 triliun
201612,1 triliun
20178,57 triliun

Keberadaan BUMN perminyakan yang telah berdiri sejak 10 Desember 1957 atau sekitar 60 tahun lalu ini tidak terbayang bisa digantikan oleh perusahaan lain. Perannya dalam mengeksplorasi, memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan minyak dan gas telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, dan sangat berpengaruh pada hajat hidup orang banyak

Jaman berganti, peraturan berganti. Terakhir di 31 Desember 2014 muncul  peraturan presiden no. 191 tahun 2014 yang secara tidak langsung terkait dengan Pertamina. Peraturan ini terkait penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.




Peraturan Presiden no. 191 tahun 2014 pasal 1 telah menggolongkan BBM ke dalam tiga jenis :

  1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang  berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan  bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang  telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)  sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu  (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan  diberikan subsidi.
  2. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
  3. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Point a biasa disingkat JBT, point b JBKP, dan point c JBU. JBT disubsidi pemerintah, sedangkan JBKP dan JBU tidak disubsidi pemerintah.

Di dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan yang termasuk ke dalam JBT hanya ada dua : solar dan minyak tanah. Lantas dimana premium dan pertalite ? Premium dan pertalite sejak perpres ini ditandatangani bukan lagi masuk kategori JBT, artinya ? Tidak lagi masuk kategori BBM yang disubsidi pemerintah.

Data yang kami kutip dari website bph migas (http://www.bphmigas.go.id/konsumsi-bbm-nasional), menunjukkan konsumsi BBM nasional yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2006 hingga data 2017 (data tahun 2018 belum ada).

NoTahunKonsumsi BBM (dalam satuan juta kiloliter)
JBUJBTJBKPTotal
120062437.50.061.5
2200723.438.70.062.1
3200823.939.20.063.1
4200926.237.80.064.0
5201029.938.20.068.1
6201129.841.70.071.5
7201227.745.10.072.8
8201325.446.40.071.8
9201424.346.80.071.1
10201544.514.912.271.6
11201648.714.310.673.6
12201755.4157.077.4

 

Ada hal menarik pada data konsumsi BBM nasional tahun 2015, dimana terjadi penurunan sangat tajam untuk konsumsi BBM jenis JBT (jenis subsidi) yang semula di kisaran 46,7 juta kiloliter di tahun 2014, turun menjadi 14,9 juta kiloliter. Sebaliknya terjadi kenaikan sangat tajam pada konsumsi BBM jenis JBU (tidak disubsidi) yang semula di kisaran 24,3 juta kiloliter naik menjadi 44,5 juta kiloliter. Peristiwa apakah ini ? semata -mata perubahan perilaku masyarakat ? Tentu saja tidak. Ini akibat prepres tadi. Premium yang semula berada di kelas JBT, pindah ke kelas JBU.

Apa dampak dari pasal 1 perpres ini buat pemerintah ? Dengan data kuantitatif BPH Migas tersebut (kita abaikan variable harga BBM), maka beban biaya subsidi yang harus ditanggung pemerintah turun dengan sangat significant.



Apa dampak dari pasal 1 perpres ini buat Pertamina ? Seharusnya tidak ada. Seharusnya. Karena dulu jaman premium masih masuk kategori JBT, selisih rugi yang timbul karena menjual harga BBM subsidi  di bawah harga keekonomian Pertamina ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Nah sejak prepres pasal 1 ini, logikanya premium dijual sesuai harga keekonomian pertamina dong karena tidak lagi disubsidi. Artinya dulu jika ada selisih rugi ditanggung pemerintah, kini tidak ada lagi rugi karena dijual sesuai harga keekonomian.
Riiilnya ? ternyata tidak demikian.

Karena di pasal 14 ayat 1 disebutkan “Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak”. Jadi baik BBM subsidi maupun non subsidi,harganya tetap ditetapkan pemerintah. Pertamina tidak bisa menjual dengan harga keekonomian versi Pertamina sendiri meskipun itu untuk BBM jenis non subsidi.

Bagaimana jika harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah ternyata lebih rendah dibanding harga keekonomian pertamina ? Siapa yang menanggung kerugian ini ?

Sebenarnya di pasal 14 ayat 2 disebutkan ” Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin”, hanya saja ayat 2 ini tidak dilanjutkan penjelasan detail mengenai ” ini margin nya apakah margin positif atau margin negatif dan besarnya berapa persen atau dalam range berapa persen”. Tanpa penjelasan ini, masih sangat mungkin terjadi harga jual eceran BBM non subsidi di bawah harga jual keekonomian pertamina.

jadi siapa yang menanggung kerugian ini jika ada ? Pemerintah dengan berpegangan dengan perpres ini bisa dengan mudah menghindar bahwa “semua BBM yang bukan masuk kategori subsidi, maka kami tidak ada kewajiban menanggungnya”, artinya ? kerugian ini berpotensi ditanggung pertamina sendiri ?  Yes.

Ini seperti buah simalakama bagi Pertamina. Menaikkan harga sesuai keekonomian berarti siap dimaki-maki masyarakat, namun jika tidak dinaikkan sesuai harga keekonomian,maka selisih ruginya harus ditanggung pertamina sendiri. Sesuatu yang dulunya ditanggung sepenuhnya oleh negara sebelum adanya perpres ini. (Danang)

 

note :

Pada data dividen dan pajak, beberapa tahun kosong datanya karena belum berhasil kami temukan.

Sumber referensi :

http://www.bphmigas.go.id/konsumsi-bbm-nasional

https://ekbis.sindonews.com/read/1288127/34/premium-bukan-lagi-bbm-bersubsidi-1520524406

http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Perpres%20Nomor%20191%20Tahun%202014.pdf

http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/04/06/setor-pajak-rp-7162-triliun-pertamina-jadi-salah-satu-penyumbang-pajak-terbesar-di-indonesia

https://www.antaranews.com/berita/421295/pertamina-setor-dividen-dan-pajak-rp7822-triliun

http://ekbis.rmol.co/read/2012/01/10/51506/Pertamina-Setor-Pajak-Rp-50,9-Triliun-

http://industri.kontan.co.id/news/pertamina-setor-dividen-rp-95-triliun-tahun-2013

http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/04/06/setor-pajak-rp-7162-triliun-pertamina-jadi-salah-satu-penyumbang-pajak-terbesar-di-indonesia

https://www.merdeka.com/uang/pertamina-setor-dividen-2015-ke-pemerintah-sebesar-rp-68-triliun.html

 

 

Berita Terkait :

Be the first to comment

Leave a Reply